Breaking News

RAPAT TIM TEKNIS SATGAS COVID-19 KOTA SORONG MEMBAHAS TERKAIT PENANGANAN PENYEBARAN COVID 19 DAN SEGERA OPERASIONALKAN RUMAH SAKIT RUJUKAN .

 




Sorong papua barat -tabloid npp.Menurut Jubir sesuai  “Perintah Walikota,bahwa  Segera Operasionalkan RS Rujukan Covid-19”,

Untuk itu pemerintah Kota Sorong menggelar rapat untuk membicarakan hal-hal teknis dalam penanganan penyebaran Covid-19  di Kota Sorong, yang berlangsung di gedung Samu Siret, Rabu (16/9/2020). Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Sorong, Dra. Welly Tigtigweria didampingi Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Sorong, Ir. Ruddy R. Laku, S.Pi.,MM.




Dalam arahannya  mengatakan,bahwa  ketidakdisiplinan masyarakat Kota Sorong sehingga menyebabkan peningkatan penyebaran virus Corona secara cepat.Dengan demikian, perlu dipikirkan hal-hal teknis guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Sorong. Terkait dengan pendisiplinan  menjadi kunci utama, dimana masyarakat harus mau menerapkan protokol kesehatan, sehingga dapat menekan dan menghentikan penyebaran Covid-19 di kota sorong.


Dilain sisi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Hermanus Kalasuat menjelaskan,bahwa  penyebaran Covid-19 melalui kontak erat atau transmisi lokal sudah terjadi, sehingga membuat pemerintah dan Satgas Covid-19 menjadi kewalahan,"tuturnya.



Dengan demikian peningkatan kasus terkonfirmasi meningkat cukup signifikan, dimana angka tertinggi berada di bulan September, dan itu terjadi setelah diberlakukan era new normal atau tatanan hidup baru. Dengan kondisi tersebut, penerapan protokol kesehatan juga mulai kendor, sehingga dirinya menyetujui apabila penerapan protokol kesehatan semakin diperketat.


Sedangkan menurut dr. Riswan dalam penyampaiannya mengatakan, penyebaran Covid-19 yang dihadapi saat ini bukan berasal dari luar lagi seperti pada awal penyebarannya beberapa bulan lalu, namun telah terjadi transmisi lokal yang semakin meningkat. Secara otomatis, protokol kesehatan masyarakat yang harus diperbaikibdan diperketat kembali.



Lanjutnya bahwa“Kita juga mengantisipasi lonjakan penderita pasien dan lain-lain, yang artinya sarana kesehatannya juga harus diperbaiki dan ketersediaan sarana kesehatan,” dr Riswan.


Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Sorong, Ruddy R. Laku mengatakan, Peraturan Walikota (Perwali) untuk sanksi pelanggar protokol kesehatan sudah disiapkan, dimana sanksi tersebut akan diberikan kepada perorangan, unit-unit usaha dan perkantoran. 



“Pengawasaanya akan dilakukan oleh Satpol PP, TNI dan Polri. Jadi hari ini mereka sudah mulai turun lapangan, dan itu menjadi bagian dari sosialisasi. Minggu depan baru diterapkan sanksinya sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak tahu lagi tentang perwali tadi,” Kata Rudy.


Kemudian pada Pembahasan kedua tentang ‘mengoperasional rumah sakit rujukan Covid-19 di Kampung Baru’, tim Satgas telah melaporkan hal tersebut kepada Walikota Sorong. Perintah yang diterima, rumah sakit rujukan Covid-19 harus segera disiapkan dan dioperasionalkan.



Apapun kebutuhannya, lanjut Jubir, baik sarana dan prasarana untuk kelangsungan operasioanal di RS Rujukan Covid-19, harus segera disiapkan dalam Rencara Kerja dan Anggaran (RKA) dinas Kesehatan Kota Sorong.


“Jadi apa yang dibutuhkan, dapat diberitahu kepada Kepala Dinas Kesehatan, agar dapat disiapkan. Itu adalah perintah pak Walikota,” kata Jubir lagi seraya menambahkan, hal ini harus segera ditindaklanjuti, untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang terus meningkat dari waktu ke waktu.


Sedangkan Letkol Ckm Adrianus Y.T. Ayomi SE pada kesempatan itu juga menjelaskan,bahwa RS Rujukan Covid-19 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Baru mampu menampung 150 pasien. Namun demikian, kapasitas yang baru disiapkan sebanyak 50 tempat, dimana sudah terisi 26 pasien. 


Diakuinya, fasilitas yang sudah dimiliki RS Rujukan Covid-19 yaitu, ruang perawatan, ruang isolasi, ICU dan kamar operasi portabel. Untuk target penambahan kapasitas, pihaknya akan melakukannya secara bertahap.


“Sampai saat ini kami sudah berhasil melakukan operasi cesar pada tiga orang ibu. Ketiga ibu ini merupakan pasien yang positif Covid-19. Kami lakukan operasi ini karena rumah sakit lain tidak mampu menanganinya. Saat opera, tentunya kami menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar prosedur Covid-19. Perlu diketahui, sampai saat ini bayi, bayi ketiga ibu-ibu tadi dalam keadaan sehat,” cerita Direktur RS Rujukan Covid-19.


Di waktu terpisah, Direktur RSUD Sele Be Solu, Mavkren Kambuaya setuju dengan masukan dari Asisten I Bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rahman, S.STP yaitu, untuk penambahan SDM di RS Rujukan Covid-19, dapat meminta tenaga kesehatan dari kabupaten lain yang tidak terdampak Covid-19 seperti kabupaten Tambrauw, Maybrat dan lainnya.


“Minta bantuan perawat dan apoteker mereka untuk membantu di rumah sakit darurat. Bila masih kurang, harus buka lowongan di media. Lalu pikirkan juga gaji dan insentifnya berapa, karena kami sampai sekarang masih menerima lamaran pekerjaan, yang artinya masih banyak tenaga perawat dan bidan yang belum bekerja,” kata Direktur.


Menurutnya, tenaga-tenaga tersebut dapat direkrut untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di RS Rujukan Covid-19. Soal Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Sele Be Solu, untuk saat ini belum dapat diperbantukan di RS Rujukan karena SDM yang ada di RSUD Sele Be Solu juga terbatas. Belum lagi Nakes tersebut bekerja berdasarkan shift dan mempunyai waktu libur selama dua hari.


“Jadi kalau diperbantukan lagi di RS Rujukan, itu artinya mereka bekerja full dan berpotensi besar terpapar Covid-19. Saya sepakat kalau meminta bantuan tenaga kesehatan dari kabupaten lain untuk membantu di rumah sakit Covid. mungkin bisa merekrut tenaga perawat yang diluar yang belum kerja tapi punya status perawat dan bidan. Tapi anggarannya disiapkan dulu, supaya pendanaan untuk gaji atau honor bagi perawat bisa dimasukan,” jelas Direktur.


Sementara itu, Ketua Perhimpunan Perawat Kota Sorong, Simon Lukas Momot mengakui, pihaknya sudah mendapat edaran terkait perekrutan perawat untuk membantu di masa pandemi Covid-19. Namun didalam surat edaran tersebut, yang disampaikan hanyalah terkait perekrutan saja.


Menurutnya, harus ada kriteria yang diminta dalam surat edaran tersebut, sehingga pihaknya dapat meneruskan informasi tersebut kepada perawat. Tanpa ada kriteria yang diminta, pihanya khawatir akan keselamatan tenaga perawat yang mungkin akan mudah terpapar Covid-19. 


“Jadi kami tidak berprinsip melayani untuk menjadi korban,” sebut Ketua Perhimpunan Perawat Kota Sorong.


Sedangkan menurut Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Thamrin Tajudin, ST, MM juga meminta kepada peserta rapat, untuk tidak hanya berpikir tentang bagaimana menangani dan mengobati pasien yang terkonfirmasi Covid-19. Namun perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan dan berdampak langsung ke masyarakat seperti melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan.


“Kita lupa bahwa edukasi itu jauh lebih penting. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita turun kembali ke masyarakat, dengan Perwali yang ada, kita lakukan edukasi dan lakukan shock terpai agar protokol kesehatan benar-benar dapat dilaksanakan,” papar Staf Ahli.


Menutup kegiatan tersebut, Jubir meneruskan penyampaian Walikota Sorong, Drs. Ec. L. Jitmau, MM, yang memerintah agar RS Rujukan Covid-19 (ex RSUD Kampung Baru, red) harus dioperasionalkan. Selain itu, SDM dan SK dokter dan perawat agar dapat ditindaklanjuti dan disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong.


“Memang ini tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada dukungan dari SDM. Mungkin Kadis Kesehatan bisa dikonfirmasi ke Walikota, dan SK dokter dan perawat bisa segera diterbitkan. Hal ini karena RS Rujukan Covid-19 harus segera beroperasional, walaupun jalan dengan segala ketebatasan yang ada,” tutup Jubir diakhir rapat.


(Timo)

Tidak ada komentar