Breaking News

Komite II DPD RI Minta Tenaga Kerja Lokal Jadi Program Prioritas BUMN

Jakarta, Tabloid NPP - Dampak pandemi Covid-19 telah menjalar ke berbagai sektor seperti energi, pariwisata, infrastruktur, minerba, dan logistik. Untuk itu Komite II DPD RI ingin mendengarkan secara langsung dari Kementerian BUMN dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui program strategis nasional BUMN, dan pelibatan pekerja lokal di daerah.

“Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah dihimpun oleh kami, ada dua permasalahan yang ingin kami sampaikan. Pertama dampak Covid-19 di berbagai sektor dan kedua tenaga lokal,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat Rapat Kerja secara Virtual dengan Menteri BUMN, Jakarta, Selasa (15/9).

Ia menjelaskan dampak pandemi COVID-19 bagi kinerja BUMN sangat signifikan terutama pada sektor energi, pariwisata, infrastruktur, minerba, dan logistik dengan perubahan pendapatan pada kuartal II 2020. “Sebagai Ketua Satgas Covid 19 kami ingin mengetahui langkah-langkah Kementerian BUMN dalam mengatasi pandemi Covid 19 di daerah,” ucap Yorrys didampingi oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri.

Senator asal Papua itu menambahkan terkait dengan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah. Untuk itu, Komite II DPD RI ingin mengetahui program-program prioritas Kementerian BUMN yang dapat melibatkan Anggota Komite II DPD RI. “Kita berharap dapat melibatkan kami serta tenaga kerja lokal pada setiap program dan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN guna mendorong perekonomian di daerah,” paparnya.

Selain itu, Komite II DPD RI juga ingin mendengarkan penjelasan dari Menteri BUMN Erick Thohir baik dalam pertemuan ini maupun disampaikan secara tertulis agar memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap peran serta Kementerian BUMN. “Seluruh masukan, aspirasi, dan rekomendasi, akan dicatat dan akan ditindaklanjuti sebagai bahan pembahasan dengan mitra kerja dan mitra terkait lainnya,” kata Yorrys.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memiliki Program Utama Satgas salah satunya merencanakan dengan matang program kerjasama pembuatan dan pendistribusian imunisasi vaksin dan obat-obatan pembentuk anti body serta daya tahan tubuh dalam satu tahun ke depan. “Nanti kita juga ada terapi penyembuhan berkelanjutan,” tuturnya.

Erick Thohir menambahkan dalam program Indonesia Bekerja, telah memberikan bantuan presiden produktif dan usaha mikro. Seperti program padat karya oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Kementerian PUPR, dan program padat karya pedesaan dalam rangka peningkatan produktivitas pangan. “Program padat karya ini akan melibatkan banyak pekerja lokal karena proyeknya berada di daerah-daerah. Ini sekaligus program percepatan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengharapkan Menteri BUMN bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Saya berharap Pak Menteri bisa membantu KUR, sehingga masyarakat yang kurang modal bisa mengembangkan usahannya,” ujarnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Edwin Pratama Putra berharap Menteri BUMN untuk mempekerjakan tenaga lokal pada handover PT. Cevron Pasific Indonesia. “Saya berharap Pak Menteri memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam handover dengan Cevron,” harapnya.

Berikut beberapa kesimpulan yang menjadi masukan rapat kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian BUMN, diantaranya: 

a. Kementerian BUMN merasaformulasidarikondisi COVID-19 di setiap negara berbeda-beda. Pembatasan-pembatasan untuk mengantisipasi COVID-19 perluuntuk selalu dikaji berkala.

b. Kementerian BUMN memiliki tiga prioritas penanganan COVID-19, yaitu mempercepat, mensinkronisasikan, dan men-support para K/L dan Pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah dengan dibantu dua satgas (satuan tugas) lain, yaitu Kesehatan (BNPB dan K/L terkait) dan Ekonomi (Kemenkeu dan K/L terkait).

c. Presiden memutuskan tim khusus untuk mempercepat testing COVID-19 untuk tujuh provinsi sesuai dengan standar WHO (World Health Organization).

d. Bantuan produktif kepada masyarakat berjalan selaras. Stimulus ekonomi diharapkan berjalan seiring dengan vaksinasi.

e. Di tahun 2021-2022 diharapkan perekonomian dapat tumbuh sesuai dengan target.

f. Kementerian BUMN juga memiliki tiga prioritaslain, yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.

g. Kementerian BUMN bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas sedang menyiapkan protokol vaksin COVID-19 seperti Vaksin Merah Putih yang akan dilakukan uji klinis I, II, dan III di tahun 2021.

h. Vaksin akan dibagi menjadi dua, yaitu vaksin bantuan gratis dan vaksin mandiri. Untuk vaksin gratis berdasarkan kepada data BPJS Kesehatan.

i. Bantuan-bantuan yang sudah disiapkan untuk saat ini adalah Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro; Bantuan Kredit Lunak UMKM; Bantuan Subsidi Gaji; Penyaluran Bantuan untuk Pra-Kerja; dan Bantuan Sosial Tambahan. Bantuan ini akan berlanjut sampai dengan tahun2021.

j. Subsidi listrik tetap dijalankan sampai dengan Desember 2020.

k. Peran BUMN dalam penanganan COVID-19, yaitu pengadaan vaksin, penyediaan fasilitas kesehatan, dan pengembangan Vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh Bio Farma.

l. PLN memberikan listrik gratis kepada 24 juta pelanggan 450 VA (Volt Ampere) dan diskon listrik 50% kepada 7,7 juta pelanggan 900 VA.

m. Telkom Indonesia memberikan subsidi pulsa dan kuota.

n. BUMN terus berupaya menjaga keberlangsungan operasional dan pelaksanaan proyek strategis nasional yang merupakan program padat karya. (da/rill)

Tidak ada komentar