Breaking News

Pengamat Wibisono : PP PSBB Telah Terbit, Efektifkah ?


Jakarta, Tabloid NPP - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Aturan penunjang dua kebijakan ini juga sudah diterbitkan. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut.

"Presiden Jokowi minta nggak ada lagi kebijakan daerah yang berjalan sendiri dengan terbitnya PP dan Keppres tersebut. Jokowi ingin semua pihak berkoordinasi menangani Corona," ujar Jokowi dalam konferensi pers yang di tayangkan Setpres, Selasa (31/3).

Dasar hukum UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga telah menyetujui PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan keputusan presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat untuk mengusahakan amanat UU tersebut.

Menurut pengamat Kebijakan Publik dan Pembina Advocat Bangsa Indonesia (ABI) Wibisono mengungkapkan, Dengan diterbitkannya PP ini, para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan peraturan dalam PP dan keppres tersebut.

Lanjut wibi, Yang menarik pada tiga dasar hukum yaitu UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya dalam hal ini adalah darurat sipil.

"Saya berharap PP dan keppres ini bisa efektif di laksanakan oleh Kepala gugus tugas penanggulangan bencana (BNPB) dan mentri kesehatan serta Panglima TNI-Kapolri untuk mengambil  langkah apa yang telah diputuskan oleh negara,dalam konsep penanganan bencana maka penyelesaian masalah tidak bisa dibantah," tegas wibi.

"Sejak awal saya menyampaikan ke pemerintah untuk menerbitkan Perppu hal penanggulangan virus COVID-19," ujar Wibi menyatakan ke awak media di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Terkait karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan karantina dalam menyikapi suatu masalah kesehatan di tengah masyarakat, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karantina wilayah, pada Pasal 53 disebut sebagai bagian respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang bisa dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar-anggota masyarakat di wilayah tertentu.

Selanjutnya di Pasal 54, diterangkan terkait kewajiban pemerintah dan masyarakat selama karantina wilayah berlangsung, seperti pejabat yang melakukan karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum menerapkan kebijakan karantina wilayah.

"Kemudian, wilayah yang dikarantina harus diberi garis dan dijaga terus menerus oleh pejabat yang melakukan karantina kesehatan serta pihak aparat kepolisian yang berada di luar wilayah karantina terkait,semoga aturan ini bisa efektif untuk diterapkan dalam penanggulangan bencana covid-18, diseluruh wilayah RI," pungkas wibi. (Adi S)

Tidak ada komentar